xxxxss

pasang

Sabtu, 27 Mei 2017

Instruksi Jokowi Terkait Pengungkapan Dugaan Korupsi Heli Senilai Rp 220 M

Berita Terkini - Penyidik POM TNI menetapkan 3 tersangka dari unsur militer dalam kasus dugaan penyimpangan  pengadaan helikopter Agusta Westland (AW) 101. Intruksi Presiden Jokowi diketahui berada di balik pengungkapan kasus itu.



Presiden Jokowi memang dari awal menolak wacana pembelian heli pabrikan Inggris-Italia itu. Jokowi kemudian mengingatkan soal produksi dalam Negeri.


"Sejak awal kalau negeri bisa, ya dalam negeri. Kalau tidak, dari luar negeri pun juga harus ada perhitungannya, ada kalkulasinya," kata Jokowi setelah meresmikan pos lintas batas negara Motaain di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (28/12/2016).


Sejak wacana pembelian helikopter ini muncul sebelumnya, Jokowi juga sudah menolaknya. Jokowi memilih helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia jika itu untuk keperluan VVIP.


"Saya nanti akan tanyakan ke Kemenhan karena ini urusannya dari Kementrian Pertahanan. Yang jelas satu saja, kalau ada penyelewangan tahu sendiri," ucap Jokowi.


Senada dengan Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan bahwa pemerintah memutuskan tidak melakukan pembelian. JK mengungkap hasil rapat terbalas (ratas) memutuskan tidak membeli heli tersebut.


"Saya belum tahu proses pembeliannya. Tapi seperti disampaikan tadi, keputusan di ratas jangan di beli," ujar JK di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (28/12/2016).


Kini, ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Tiga tersangka itu adalah Marsma TNI FA, yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa, Letkol WW, sebagai pejabat pemegang kas, serta Pelda S, yang diduga menyalurkan dana-dana terkait dengan pengadaan kepada pihak-pihak tertentu.


Dalamrapat terbatas pada tanggal 3 Desember 2015, Panglima TNI Jendral Gatot Nurmanto menerangkan, Presiden Jokowi berbicara soal kondisi perekonomian Indonesia dan meminta agar pembelian helikopter AW 101 ditunda. Meski Presiden Jokowi meminta menunda pembelian heli AW 101, perjanjian kontrak pengadaan sudah diteken pada tanggal 29 Juli 2016 antara TNI Mabes AU dan PT Diratama Jaya Mandiri.


Namun kemudian, Panglima TNI mengirim surat kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara pada 14 september 2016. surat tersebut berisi pembatalan pembelian heli angkut AW 101," Ini saya jelaskan kepada Presiden, tapi poin tidak secara keseluruhan," Ujarnya.


"Setelah itu, Presiden betanya kepada saya, 'Kira-kira kerugian negara berapa Bapak Panglima?' Saya sampaikan kepada Bapak Presiden," Kira-kira kerugian minimal Rp. 150 miliar'," tutur Gatot.


Presiden menjawab, "Menurut saya, lebih dari Rp. 200 miliar'. Bayangkan kalau seorang Panglima TNI menyampaikan seperti itu presidennya lebih tahu, kan malu saya. Presiden memerintahkan, 'Kejar terus panglima, kita sekarang sedang berusaha mengumpulkan tax amnesty'," tutur Gatot soal perbincangannya dengan Jokowi.


Tidak ada komentar:
Write komentar