Sabtu, 12 Agustus 2017

Menteri Susi Tuntut PBB Terbitkan Hukum Kelautan Internasional

Menteri Susi Tuntut PBB Terbitkan Hukum Kelautan Internasional
Menteri Susi Tuntut PBB Terbitkan Hukum Kelautan Internasional

LIPUTANMALAM.NET -
Beberapa waktu ini Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti menuntut PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa untuk menerbitkan Hukum Kelautan Internasional atau yang disebut Rights Of Ocean.

Aturan hukum ini dirasa oleh Susi sangat penting untuk melindungi potensi-potensi kelautan negara-negara maritim didunia. Hal ini menyusul besarnya ancaman Ilegal Fishing yang dilakukan oleh negara tetangga.

Kita tahu bahwa batas wilayah laut Indonesia sering kali dilanggar oleh beberapa negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura.

Sejak Susi menjabat sebagai Menteri Kelautan, Indonesia seperti kembali menunjukan kekuatannya untuk mempertahankan batas-batas wilayah kelautan yang sering dilecehkan oleh negara tetangga.

Silahkan Lihat Juga : Terungkap Makna Sakti dari Tatto 4:20 di Tangan Ello, Ternyata!

Sangat banyak kasus pelanggaran yang ditindak secara keras atas perintah Menteri Susi untuk menjaga kehormatan Indonesia. Kasus-kasus tersebut bukan hanya soal pencurian Ikan saja.

Tapi karena sering ditemukannya Kapal Militer Angkatan Laut negara tetangga yang dengan sengaja berlayar melewati perbatasan yang sudah ditentukan.

Maka itu beliau menginginkan adanya sebuah aturan hukum internasional mengenai dunia kelautan yang selama ini samar-samar.

Selama ini PBB hanya mempercayakan Hukum Kelautan menurut ketentuan hukum dari dalam negara masing-masing. Namun Menteri Susi menganggap ini tidak cukup untuk mencegah pelanggaran yang terjadi di wilayah kelautan.

Berita Politik Terupdate 2017 - Tuntuan Susi ini disampaikannya saat menghadiri Acara Peringatan Dies Natalis ke 56 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga di Surabaya, Jumat 11/08/17.

"Saya memang sudah mengirimkan surat permohonan kepada PBB untuk dibuatnya Rights Of Ocean. Hukum Internasional yang mengatur tentang pelanggaran yang terjadi diwilayah kelautan. Tuturnya

"Ini menjadi hal yang amat penting saat ini, Kasus yang marak terjadi bukan hanya pencurian ikan tapi juga penyelundupan narkoba, manusia dan banyak malpraktek lainnya."

"Tahun ini saja sudah 5 ton Narkoba yang tertangkap tangan diselundupkan lewat jalur laut setiap minggunya ke Indonesia. Tentu ini membahayakan bagi kondisi bangsa ini." Lanjutnya

Menteri Susi telah mengundang PBB untuk melakukan pertemuan dengan beberapa Mentri Kelautan dari berbagai negara.

Menurutnya, Jika tidak cepat dibuatnya Hukum Kelautan Internasional ini, Sumber daya alam kelautan akan rusak sepenuh dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan saja.

Tidak ada komentar:
Write komentar