Selasa, 24 Oktober 2017

Program Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK Hanya Omong Kosong Belaka

Program Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK Hanya Omong Kosong Belaka
Program Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK Hanya Omong Kosong Belaka
LIPUTANMALAM.NET - Program Nawacita yang diming-imingi oleh Presiden Jokowidodo dan Wapres Jusuf Kalla saat kampanye dulu ternyata hanya omong kosong belaka. Dalam tahun ketiga kepemimpinannya tidak terealisasikan pencapaian yang dijanjikan dalam nawacita.

Selama ini yang terlihat justru hanya pencitraan dan kebijakan-kebijakan pro neoliberalisme. Bahkan pakar ekonomi politik Abdul Rachim Kresno , Saat Presiden jokoei mulai menjabat dia langsung mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Hal itu membuat harga transportasi rakyat langsung meningkat naik sehingga membuat daya beli masyarakat pun turun anjlok. Secara tidak sadar langkah seperti ini adalah kebijakan seorang neoliberal yang sangat anti subsidi pada sektor manapun.

Lihat Juga : Teror Ledakan Bom Issis di Mogadishu

Kalau belajar dari paham-paham neoliberlaisme subsidi energi dipandang sebagai distorsi ekonomi serta disebut membakar uang dijalanan sia-sia. Padahal seharusnya subsidi BBM sebelumnya sudah menghidupkan perekonomian rakyat dan mendukung transportasi dan logistik barang-jasa yang terjangkau.

Sudah seharusnya pemerintah memikirkan kembali soal kebijakan-kebijakannya yang tidak pas. Kalau mau menaikkan subsisi menurut Pakar Ekonom Senior Rizal Ramli , taraf ekonomi rakyat harus ditingkatkan dulu agar rakyat memiliki kemampuan beli.

Kebijakan dalam pemerintahan Jokowi malah sekarang ini makin memberatkan dan memperlemah sumber daya beli rakyat. Semenjak masuknya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan makin memperburuk ekonomi kerakyatan.

Berita Nasional Terkini - Secara tiba-tiba Sri Mulyani langsung memberikan kebijakan pemotongan anggaran hingga 114 Triliun Rupiah di APBN 2016. Padahal Menkeu yang sebelumnya menjabat yaitu Bambang Brodjonegoro sudah memotong anggaran 144 Triliun Rupiah.

Pemotongan anggaran yang berjumlah 183 Triliun Rupiah pada saat itu berbarengan dengan pertumbuhan ekonomi 2016 yang sangat kecil berakibat besar pada sektor ekonomi.

Saat daya beli menurun pun Pemerintah bersama Kementrian Keuangan Negara malah seperti berlomba mengumpulkan pajak sebesar-besarnya untuk memperbesar APBN. Kondisi itu diperburuk karena pembangunan insfrastruktur terus-menerus dengan melakukan hutang pada pihak asing.

Hutang-hutang yang menumpuk pun kini harus dibebankan pada rakyat yang membuat rakyat akan semakin menderita kedepannya. Semua ini karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang terlewat sembrono dan tidak memikirkan jangka panjang kedepannya.

Banyak yang menilai pembangunan insfrastruktur yang dilakukan Jokowi hanya demi pencitraan tanpa memikirkan dampak negatif yang akan ditimbulkannya.

Tidak ada komentar:
Write komentar