Minggu, 22 Oktober 2017

Wapres JK Tolak Pembentukan Densus Tipikor

Wapres JK Tolak Pembentukan Densus Tipikor
Wapres JK Tolak Pembentukan Densus Tipikor
LIPUTANMALAM.NET - Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden dengan tegas menolak pembentukan Anggota Densus Tipikor yang dinilainya belum dibutuhkan untuk saat ini. Beliau menjelaskan seharusnya kita harus memaksimalkan kerja Lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) , Kepolisian , dan Kejaksaan.

Wapres JK mengatan kuga bahwa dalam menangani kasus pemberantasan korupsi sangat diperlukan kehati-hatian dan jangan sampai melebarkan issue yang dapat menakutkan para pejabat untuk membuat kebijakan.

Menurut JK masih banyak masalah yang memperlambat proses pembangunan disampingproses birokrasi yang berbelit juga ketakutan pejabat untuk membuat kebijakan baru.

Seharusnya menurut JK pemberantasa korupsi jangan cuma membasmi dan menangkap saja , Tapi mereka harus membangun dan membina kesadaran para pejabat untuk menghindari tindak korupsi.

Lihat Juga : Masyarakat Berhak Atas Pengawasan Dana Desa

"Ya, Saya rasa Densus Tipikor tidak tepat untuk saat ini dibangun, Kita masih punya KPK yang sebenarnya kerja mereka masih bisa dimaksimalkan lagi kedepannya." Ungkap Jusuf Kalla

"Saya juga sudah berembuk dengan Presiden Jokowi, Beliau pun juga merasa KPK masih menjadi satu-satunya lembaga pemberantasan korupsi yang harus didukung. Jadi pembentukan Densus Tipikor kemungkinan tidak akan disetujui." Katanya

Berita Hukum Terbaru - Pada beberapa hari lalu Polri sendiri sudah mengajukan anggaran kinerja Detasemen Khusus untuk Tindan Pidana Korupsi yang bernilai 2,7 Triliun. Sekaligus mereka juga meminta pada Komisi III DPR untuk mendukung pengajuan itu.

Jenderal Tito Karnavian selaku Kapolri juga sudah menghitung anggara tersebut sesuai dengan kinerja penyidikan yang menggunakan sistem index dan sistem "ad cost" yang merupakan pengkajian pada KPK bisa diterapkan dalam Densus Tipikor.

Tito Karnavian juga menuturkan bahwa anggara belanja ini tergolong sama dengan anggaran yang diberikan pada Lembaga KPK. Anggaran ini terkait belanja pegawai sebanyak 3.560 personel yang mencapai angka Rp 786 Miliar dan belanja operasional barang perlengkapan penyidikan yang mencapai angka 359 Miliar.

Tidak ada komentar:
Write komentar